Jakarta - Ada yang menarik dari pidato mantan presiden BJ Habibie. Pengalihan kekayaan alam Indonesia ke pihak asing di era globalisasi dianggapnya bentuk VOC gaya baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons hal ini dengan mewacanakan renegosiasi kontrak dengan perusahaan asing.
Untuk diketahui, VOC adalah kepanjangan dari (Verenigte Oostindische Companie), sebuah organisasi kamar dagang Belanda yang mengeruk kekayaan Tanah Air saat zaman penjajahan dulu. Kini, pengalihan kekayaan alam negara ke pihak asing, dianggap oleh Habibie sebagai VOC dengan baju baru.
"Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu negara ke negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus membeli jam kerja bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu "VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru," kata Habibie.
Hal tersebut dia sampaikan saat menyampaikan pidato peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2011).
"Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau "VOC-baju baru" itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan "jam kerja" bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat," tambah Habibie.
Apa yang disampaikan Habibie langsung mendapat respons positif dari SBY. Saat mendapat giliran pidato, SBY menyampaikan kesamaan pandangannya dengan Habibie dalam hal pengembalian kekayaan negara ke kantong sendiri.
"Saya setuju. Itulah kita lakukan kontrak-kontrak baru benar dan adil. Mari kita ubah agar tidak terjadi lagi di masa depan," ucap SBY.
Nah, pernyataan SBY rupanya tidak hanya berhenti di situ. Dalam acara pemaparan laporan BPK tentang keuangan pemerintah, SBY kembali menegaskan pentingnya renegosiasi kontrak dengan pejabat asing.
Menurut kepala negara, pemerintah sedang melakukan analisa ulang dari kontrak-kontrak yang sudah ada. Apakah kontrak tersebut sudah benar-benar logis dan menguntungkan negara.
"Saya tidak akan menyalahkan masa lalu, bisa jadi dulu memang kita sangat memerlukan investasi untuk industri kita. Barangkali bargaining position kita juga tidak sekuat sekarang terjadilah kontrak itu. Tetapi manakala kontrak itu sangat menciderai rasa keadilan dan tidak logis, ada pintu sebetulnya untuk bicara baik-baik renegosiasi, dengan catatan dalam rangka sanctity of contract," kata SBY di Istana Negara.
"Sangat bisa ada retaliasi. Dengan cara baik-baik renegosiasi itupun terbuka. Pemerintah sekarang sedang menempuh itu dengan cara sebijak-bijaknya untuk tujuan yang baik. Yang jelas kontrak sekarang dan ke depan ingin kita pastikan semua berjalan logis, lancar dan adil, membawa manfaat," tegas SBY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar